Belum Didaftarkan ke BPJS Ketenagakerjaan, Dua PNS Ini Gugat UU ASN ke MK

Selasa, 05 Desember 2017 | 16:50
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
GUGAT: Dwi Maryoso (kiri) dan Feryando Agung Santoso.

INDOPOS.CO.ID - Dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN)/pegawai negeri sipil (PNS) tergerak hatinya melihat dugaan ketidak beresan penyelenggaraan jaminan sosial di negeri ini. Keduanya  Dwi Maryoso, SH, pegawai Dinas Ketenagakerjaan Pemprov Jawa Tengah dan Feryando Agung Santoso, SH, MH, yang merupakan  pegawai Kementerian Ketenagakerjaan menggugat di Mahkamah Konstitusi (MK) (5/12). Gugatan tersebut dialukan atas nama pribadi.

Keduanya mengajukan permohonan Pengujian materiil Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kedua pasal di UU ASN tersebut dijadikan dasar dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2015 Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara. PP inilah yang memberikan wewenang PT Taspen (Persero) untuk mengelola JKK dan JKM bagi PNS.

”Kenapa kita lakukan judicial review ke MK, karena judicia review kita sebelumnya untuk PP No 70 Tahun 2015 di Mahkamah Agung menghasilkan putusan yang isinya menganggap PP ini tidak bertentangan dengan Undang Undang ASN dan Undang Undang BPJS,” ujar Dwi Maryoso didampingi Feryando Agung Santoso yang ditemui di sela-sela mendaftar permohonan judicial review di MK. Dikatakan, seblumnya MA menggunakan dasar Pasal 92 ayat 3 dan 107 UU ASN untuk memutus perkara judicial review. Maka kemudian kedua pasal ini akan diujikan di MK, karena dianggap bertentanagn dengan UUD.

”Bahwa sebenarnya hanya negeralah yang  berkewajiban menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional. Padahal putusan Mahkamah Konstitusi jelas menyebut penyelenggara jaminan sosial harus berbentuk badan hukum publik yang dibentuk dengan undang-undang dan bersifat nirlaba atau tidak mencari untung. Sementara PT Taspen bukan badan hukum publik, tetapi badah hukum privat yaitu Perusahaan BUMN yang bertujuan mencari laba yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah,” ucapnya.  

Menurut Putusan MK No 138/PUU-XII/2014 yang ditegaskan lagi dalam Putusan MK No 101/PUU-XIV/2016  menegaskan iuran asuransi sosial disamakan dengan pajak. Dengan begitu menurut Pasal 23A UUD 1945 pemungutannya harus diatur dengan undang-undang tetapi dalam Pasal 92 ayat (4) dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk Aparatur Sipil Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah dan dalam pelaksanaannya dilaksanakan oleh PT Taspen (Persero). ”Padahal PT. Taspen (Persero) bukanlah lembaga yang dibentuk dengan undang-undang tetapi dengan Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1981.

Dwi merasa sebagai ASN kehilangan hak konstitusionalnya untuk diikutkan dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional sesuai dengan UUD 1945. Karena pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan Putusan Mahkamah Agung nomor 32P/HUM/2016 mengakibatkan  pemberi kerja pemohon yaitu pemerintah wajib untuk mengikutkan ASN dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang dikelola oleh PT Taspen (Persero) yang tidak termasuk dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Pasal 92 ayat (4) dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 juga bertentangan dengan Pasal 23A UUD 1945 yang berbunyi  ”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang,” pungkasnya. (dni)

Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%