Serobot Lahan Warga 10 HA, Saksi Pastikan Perjanjian Pinjam Pakai itu Ada

Senin, 13 November 2017 | 21:13
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Suasana sidang di Pengadilan Negeri Kota Waringin Barat. Foto: Indra Bonaparter/INDOPOS

INDOPOS.CO.ID - Haji Irvan Rasyid memastikan kalau lahan 10 HA yang terletak di Gang Rambutan Jalan Padat Karya, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah memang benar milik almarhum Brata Ruswanda.

"Saya bekerja di Dinas Pertanian dan Peternakan atau Distanak Pemda Tingkat II Kotawaringin Barat sejak 1973 sampai pensiun tahun 2017. Saya tahu benar kalau lahan itu punya Pak Brata pribadi," ujar Irvan Rasyid dalam kesaksiannya di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Senin (13/11).

Ia menambahkan, Brata langsung menunjukkan kepada dirinya Surat Keterangan Tanah Adat (SKTA) yang ditandatangi langsung Kepala Kampung Baru tahun 1973.

"Saya ditunjukkan langsung secara nyata oleh Pak Brata surat pinjam pakai itu, ditunjukkannya waktu itu di rumah Pak Brata. Surat perjanjian pinjam pakai itu ditandatangani antara Pak Brata secara pribadi dan Pak Kepala Distanak Propinsi Kalimantan Tengah waktu itu. Lahan itu dipinjam ke Pak Brata untuk lokasi percontohan tanaman benihan padi untuk kurun waktu 1974-1975," urai Irvan yang belakangan menjadi menantu Brata.

Ada empat orang saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Acep Subhan dalam persidangan kasus penyerobotan lahan warga oleh Pemkab Kotawaringin Barat (Kobar) Kalimantan Tengah. Seluruh saksi memastikan kalau lahan seluas 10 HA adalah milik almarhum Brata Ruswanda sejak tahun 1963.

Empat saksi yang diajukan JPU  masing-masing bernama Hj Wiwik Sudarsih yang merupakan anak sulung almarhum Brata Ruswanda, H.Ahmad Kadri yang merupakan anak buah atau staf Brata Ruswanda ketika masih menjabat sebagai Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Pemkab Kobar pada tahun 1974, H.Abdul Muin yang juga pernah menjadi pegawai di Distanak Pemkab Kobar, serta H.Irfan Rasyin yang juga pegawai Distanak Pemkab Kobar sejak 1974 hingga pensiun 2007.

Sidang itu sendiri juga menghadirkan empat terdakwa yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkab Kobar, keempat terdakwa itu masing-masing adalah mantan Kepala Distanak Ahmad Yadi (saat ini menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemkab Kobar), mantan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Rosihan Pribadi (saat ini menjabat Kadis Peternakan Pemkab Kobar), mantan Sekretaris Distanak Lukmansyah, dan mantan Kepala Bagian Aset Distanak Pemkab Kobar Mila Karmila.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim AA Gede Agung Parnata SH dengan Hakim Anggota Mantiko Sumanda SH dan Moechtar SH, keempat saksi dicecar berbagai pertanyaaan secara bergantian oleh JPU, hakim, dan Rahmadi Lentam selaku penasehat hukum terdakwa.

"Lahan tanah milik Pak Brata yang dipinjam pakaikan itu seluas 10 hektar yang katanya waktu itu untuk lokasi percontohan tanaman padi. Saya waktu itu sebagai pegawai Distanak dan bekerjanya memang di lahan Pak Brata itu," ungkap Irvan.

Ia menambahkan, setelah perjanjian pinjam pakai selesai pada 1975, lahan tersebut dibiarkan kosong alias "tidur". Sedangkan Brata yang sebelumnya menjabat sebagai Kadistanak Pemkab Pangkalan Bun dimutasi ke Palangkaraya mulai tahun 1976 - 1980.

Menurutnya Brata sudah berkali-kali meminta lahannya itu supaya dikembalikan kepada dirinya. Bahkan Brata mengajukan beberapa kali gugatan perdata terhadap Pemkab Pangkalan Bun agar lahannya dikembalikan.

"Belakangan tahun 2004 saya baru tahu kalau lahan tanah Pak Brata menjadi aset Pemda berdasarkan SK Gubernur," lontar Irvan.

Yang anehnya bagi Irvan, ketika Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kobar dalam perioden 2001-2004 menerbitkan beberapa lembar sertifikat bagi warga dengan seizin Brata Ruswanda, lantaran sebagian kecil lahannya ditempati warga. Namun ketika Brata dan keluarganya mengajukan permohonan pembuatan sertipikat untuk tanahnya sendiri, BPN tak kunjung memprosesnya.

"Ketika Pak Brata dan keluarga pada 2006 mengajukan pembuatan sertifikat untuk tanahnya. Namun BPN menolaknya dengan alasan karena lahan tersebut masih dalam proses hukum," pungkas Irvan.

Saksi lainnya, Haji Abdul Muin mengatakan lahan tanah seluas 10 HA milik Brata Ruswanda itu berada persis di belakang rumahnya. "Sejak 1964 tanah itu memang milik almarhum Pak Brata, karena memang tanahnya itu persis di belakang rumahnya," lontar Muin.

Terkait luas tanah, menurut Muin sejauh ingatannya panjangnya 400 meter dengan lebar 250 meter. "Sekitar 400 x 250 meter," pungkasnya.

Untuk diketahui, keluarga selaku ahli waris almarhum Brata Ruswanda mempidanakan empat PNS Kabupaten Kotawaringin Barat lantaran memasukkan lahan tanah sekitar 10 hektar are ke dalam aplikasi Simpanan Barang dan Aset Daerah (Simbada) Kabupaten Kotawaringin Barat.

Kasus sengketa tanah di Gang Rambutan Jalan Padat Karya Pangkalan Bun Kalteng yang selama ini dikenal sebagai lokasi balai benih Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Kobar sudah terjadi sejak 2011 lalu.

JPU dalam dakwaannya menegaskan para terdakwa memasukkan hak orang lain berupa lahan atas nama almarhum Brata Ruswanda itu sehingga didakwa melanggar Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan lahan tanah.

Para terdakwa memasukkan lahan tanah itu menjadi aset Pemkab Kotawaringin Barat berdasarkan fotocopy Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor  DA.07/D.I.5/IV-1971 tertanggal 26 April 1974 tentang pemberian hak atas tentang pemberian hak atas tanah negara bebas. (ind)

Penulis : Indra Bonaparte Editor : Wahyu Sakti Awan
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%