Kecewa Ganti Rugi JLLT, Warga Mengadu ke Gardu Keadilan Sosial

Mereka merasa diperlakukan tidak adil mengenai ganti rugi

Rabu, 13 September 2017 | 16:03
Share:
Facebook Share
Twitter Share
Google Plus Share
Warga megadu ke Gardu Keadilan Sosial

Sebanyak 33 Warga Kalilom Lor Timur I dan Kedinding Lor gang Rambutan, Surabaya mengaku tak puas dengan proses ganti rugi pembebasan lahan Jalan Lingkar Luar Timur (JLLT) Surabaya.

Melalui perwakilannya, warga mengadu ke Gardu Keadilan Sosial (Gardu La Nyalla), di Jalan Jaksa Agung Suprapto, karena nilai proses pembebasan lahan dinilai rendah.

"Kami datang melaporkan ke sini, karena ada ketidakadilan. Harga ganti rugi tanah dan bangunan oleh Panitia Pengadaan Tanah untuk Jalan Lingkar Luar Timur Surabaya, harganya terlalu rendah," kata M Erry, perwakilan 33 warga Kalilom Lor Timur I dan Kedinding Lor gang Rambutan di Gardu Keadilan Sosial, Selasa (12/9/2017).

Erry mengatakan, selain permassalahan harga ganti rugi lahan. Pemerintah, katanya, tidak peduli dengan warga yang bagian rumahnya terkena separuh untuk kepentingan proyek jalan tersebut.

"Harga ganti rugi terlalu rendah, dan tidak mungkin dapat membeli rumah kembali dari hasil ganti rugi. Terus kami haru tinggal dimana," ujarnya.

Ia menambahkan, warga yang rumahnya terkepras separuh untuk pembangunan jalan, juga dinilai tidak layak dihuni.

"Kasihan warga, rumahnya sudah tidak bisa berfungsi seperti sedia kala. Mestinya ada ganti rugi yang layak kepada warga yang tanah dan bangunannya sudah tidak dapat difungsikan kembali karena proyek jalan itu," jelasnya.

Yasin, salah satu perwakilan warga yang hadir bersama Erry menambahkan, warga memang pernah diundang oleh panitia pengadaan. Tapi, undangan tersebut bukan untuk sosialisasi proyek atau musyawarah harga.

"Panitia memutuskan sepihak untuk ganti rugi lahan dan bangunan. Nominal harganya juga disampaikan ke warga di dalam amplop," ujar Yasin.

Ia menambahkan, pantia menyampaikan jika warga tidak setuju, diminta mengajukan keberatan ke pengadilan dalam jangka waktu 14 hari.

"Warga tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi ke panitia. Jelas ini merupakan bentuk pengabaian terhadap hak-hak warga," cetusnya.

Warga kata Yasin, mengalami kesulitan mengurus aspek legal permasalahan ganti rugi tersebut. Warga juga tidak memahami hukum secara komprehensif. "Oleh karena itu, kami mengadukan ke sini untuk meminta bantuan hukum," jelasnya.

Koordinator Gardu Keadilan Sosial, Rohmad Amrullah mengatakan, dari laporan warga yang diterimanya. Diduga ada unsur pemaksaan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

"Memang itu untuk kepentingan umum. Tapi negara tidak boleh lupa bahwa tanah dan bangunan tersebut juga milik warga, yang harus pula diakui keberadaannya," kata Amrullah.

Gardu Keadilan Sosial yang didirikan relawan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur La Nyalla M Mattalitti ini, akan siap memafasilitasi pengaduan warga terdampak pembebasan lahan JLLT.

Tim advokasi Gardu Keadilan Sosial akan menyiapkan bahan untuk mengajukan gugatan mewakili warga. 

"Kami bersama-sama warga akan mengajukan gugatan kepada panitia pengadaan tanah JLLT dan BPN II Kota Surabaya. Kami akan terus bersama warga sampai permasalahan ini ada solusi yang berpihak kepada kepentingan warga," ujarnya.

Ia menambahkan, jangan sampai ada pengadaan tanah yang justri mengakibatkan permasalahan sosial baru.

"Oleh karena itu, panitia pengadaan tidak boleh gegabah. Apalagi, sembarangan memberikan gantu rugi," tandasnya.

Editor : Redjo Prahananda
Apa Reaksi Anda?
 Loading...
Suka
Suka
0%
Lucu
Lucu
0%
Sedih
Sedih
0%
Marah
Marah
0%
Kaget
Kaget
0%
Aneh
Aneh
0%
Takut
Takut
0%